uu no 3 2002. dalam UU No. uu no 3 2002

000,00 (dua triliun rupiah). SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. UU No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 72. UU No. 3 tahun 1997. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi. 25/PUU-XIV/2016. Ada 3 alasan pokok yang dikemukakan sebagai berikut: Untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diakui dan dijamin oleh UUD Negara R. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. I. bahwa. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU CK). pptx. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 116. Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok. TB Simatupang No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 297 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Link 1 [ download] Link 2 [ download] Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Menyajikan informasi terkini, terbaru dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle dan masih banyak lagi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 76, TLN NO. 3 tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari. kerja yang berlebihan sehingga berdampak pada . 14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen (tambahan penulis) 6. selain itu, diatur juga mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 3 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba mengindentifikasikan permasalahannya sebagai berikut Bagaimanakah pelaksanaan JAMSOSTEK menurut UU No. Senin, 14 Mei 2012. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk palingUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999)tentang Hak Asasi Manusia. ABSTRAK:undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang . Ketentuan angka 6 huruf b Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jakarta -. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi revisi 2018. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia: 1947-03-03 UU/7/1947: Susunan dan Kekuasaan. Amar Putusan:1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. 35 Tahun 2014tentang Perubahan atas UU RI No. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah 2. Dalam Pasal 26 Ayat (3) UU PPLH diatur, "dokumen Amdal disusun oleh masyarakat yang terdampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2002, TLN NO. TENTANG. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia IPS Tema 7 SD Kelas 4. berlakunya UU No. 5137 LL SETNEG : 3 HLM Undang-undang (UU) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi3. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (UU/2002/2) (2002)tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Download: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 PDF. 000. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 15, 2012 • 0 likes • 68,388 views. 1. 3 Tahun 2002 bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa/warga negara. Sinaga, Apt, MM)*. 3 Tahun 2002. pptx. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2002. 7, TLN. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Setiap Orang. “Pemisahan yang tegas ini membuat posisi Polri tidak mudah diintervensi dan dikooptasi kekuatan lain. 3. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. . Dengan mendasarkan pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. Mengingat: 1. UNDANG-UNDANG NO. Ayat (3) Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam ayat (2), dimaksudkan agar pemohon Banding. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - Morlan Augus Siahaan UU Republik Indonesia No. 2018, No. 28 Tahun 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 (UU/2002/19). PPKn SMA Kelas 12. Dalam UU ini diatur ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi pasal 9 (1-2) UU RI No. Dasar Hukum. 31/1999 Jo UU. Disahkan di Jakarta : pada tanggal 8 Januari 2002 : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA: MEGAWATI SOEKARNOPUTRI : Diundangkan di Jakarta UU No. Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Denma TNI menimbulkan . 110, TLN No. Pasal 3. Bondan menyatakan bahwa UU no. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. RI. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,. . 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin. Korupsi dan bagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai delik materil menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. ABSTRAK PERATURAN. 2. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. 4247, LL SETNEG : 23 HLM. . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pengertian dari upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan. 42, LN. antarkan saksi korban pulang sekira pukul 23. Sosiologi Info – Analisis Tentang Bentuk Bentuk Bela Negara Menurut UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Undang-undang No 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (LN. Tidak ada Hak Cipta atas:. Dokumen ini berisi 17 pasal dan 2 lampiran yang menjelaskan secara rinci. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakdan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara. UU No. Bukti P-2 : Perpu No. PEMBIAYAAN 8. 58, TLN NO. 23 tahun 2002 dan UU No. Undang-undang (UU) NO. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 2 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No. UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU/2003/20). Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia. Kewenangan Kepolisian Negara Rwpublik Indoensia, termuat dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI diantaranya adalah dalam Pasal 15 ayat (2) huruf E, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang “Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api,. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih. ABSTRAK PERATURAN. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443 Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08. 2003); b. Ketentuan lain yang diubah yakni mengenai peran pemerhati lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen Amdal. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. 7 Tahun 1996 tentang Pangan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Foto: Pixabay. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud. pdf/1. Abstrak . 22, TLN NO. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Semoga membantu. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik. 2004. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. A. 2019, No. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070); b. dilakukan atas persetujuan (masing-masing) pekerja/buruh yang bersangkutan (vide Pasal 78 ayat [1] huruf a UU No. /pusatdata/detail/v2/331/undangundang-nomor-3-tahun-2002Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara: Penulis: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum: Penerbit: Sekretariat. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap pelu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. com, Jakarta Tok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) di Kalimantan Timur, pada 15 Februari 2022. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251), dicabut. Download : Abstrak. Pada dasarnya setiap Negara termasuk Indonesia, memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, menjamin rasa aman, dan keselematan rakyat dari segala bentuk ancaman. c. (3) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi: a. Widodo, menandatangani UU ini sebagai UU No. TENTANG. TENTANG. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, lihat di sini. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syariat: 1. 7 Pasal 1 ayat (1) UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara. Penggantian atau penyempurnaan ini disebabkan perubahan ketatanegaraan. Jawaban atas permasalahan mengapa UU No. UU IKN ini diteken Jokowi dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. ATAS. Undang-Undang No. 3/2002), yaitu dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. PT A mempunyai 3 tempat melakukan kegiatan usaha, masing-masing. 20, LN. ni . c. 2002/ No. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. 2001. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan. bahwa pertahanan negara. UMUM Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. 86). Sekretariat Website JDIH. Jadi, bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU No. Menurutnya, rumusan pasal 17, Pasal 28,. Undang-undang (UU) tentang Bangunan Gedung. (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing. Sahat M. 127, TLN NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 87 6. 3. menurunnya . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang sifatnya mengikat secara umum. 1. Belum Tersedia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum bela negara yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. com. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UU/2014/28) (2014) tentang Hak Cipta. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. PUTUSAN Nomor 25/PUU-VII/2010. Dokumen UU 3/2002 ini mengatur pertahanan negara Republik Indonesia.